Tata Ruang Versus Tata Uang

SekolahPropertiMU.com – Bila kita sudah punya usaha berbadan Hukum (PT/CV/ Kop) maka langkah berikutnya adalah mencari lahan/tanah yang bisa dikembangkan. Lahan tersebut bisa merupakan milik sendiri, tanah yang sengaja dibeli atau diperoleh melalui satu bentuk kerjasama. Adapun luasan dari tanah tersebut bisa sangat bervariasi mulai hanya beberapa ribu meter persegi sampai puluhan, bahkan bisa sampai ratusan dan ribuan hektar.

Diantara hal penting diketahui pada kesempatan pertama adalah bagaimana ketetapan fungsi dari lahan yang hendak dikembangkan di dalam ketetapan/Perda Tata Ruang Wilayah yang berlaku bagi Daerah/Kawasan tsb. Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) telah ditetapkan semua fungsi ruang atau lahan yang ada di wilayah tersebut.

Pembangunan Perumahan dan Permukiman hanya bisa dilakukan pada Ruang/Lahan yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu sebelum kita memutuskan untuk mengembang perumahan di suatu kawasan tertentu kita harus dapat memastikan bahwa rencana tsb sdh sesuai dgn RT/RW yg ada.

Bila kita hendak membangun perumahan di lahan yang peruntukannya tidak sesuai, maka bisa dipastikan bahwa kita tidak bisa mendapat izin. Terutama untuk pengurusan Rencana Tata Guna Tanah, Izin prinsip atau izin lokasi. Kalaupun bisa kita harus melewati berbagai jalan berliku yang tidak saja membutuhkan lobby-lobby ke sana sini dan waktu yang tidak singkat dan beresiko. Setidaknya dari segi besaran biayanya atau aspek keuangannya. Sehingga bisa jadi hal yang semula hanya nerupakan masalah Tata Ruang bisa berubah menjadi Tata Uang.

Hal lain yang perlu juga diketahui sebelumnya adalah apakah lahan yang hendak kita kembangkan tersebut berkaitan dengan perizinan dengan pengembang lain yang ada disekitarnya atau tidak. Hal ini ditimbulkan oleh karena satu perusahaan pengembang dibolehkan mengurus perizinan untuk kawasan yang lebih luas dari kawasan yang benar sudah dibebaskannya. Sehingga bisa jadi tanah yamg akan kita kembangkan sudah termasuk kawasan yang masuk dalam perizinan pihak lain meskipun peruntukannya sudah benar untuk bangunan perumahan.

Kalau hal ini terjadi maka biasanya perusahaan pemegang izin dari lokasi itu akan minta kompensasi tertentu yang harus dinegosiasikan dan disepakati lebih dulu.

RTRW merupakan salah satu dari produk hukum sesuai dengan tingkatan kepemerintahan. Oleh karena itu ada yg berskala Nasional (RTRN), Provinsi (RTRW), Daerah kab/kota (RTRD). Khusus bagi pengembangan perumahan kita harus mempedomani RTRW/RTRD yang berlaku di daerah yang hendak kita kembangkan.

Adapun untuk mengecek keberadaan RTRW kita dapat menghubungi Badan atau Dinas Terkait, seperti ; BPIT (Badan Perizinan Terpadu), Bappeda, BPN/ATR, Dinas PUPR. Namun RTRD sebahagian Daerah kini sudah bisa kita akses secara on line lewat situs resmi yang dikelola oleh Pemda setempat. Sesungguhnya produk hukum pemerintah ini harus diumumkan/disosialisasikan secara luas dan terbuka karena dokumen ini adalah untuk Penataan Ruang Publik dan tidak termasuk kategori Rahasia. Demikian.

Penulis
Ir. M Nazief E Siddik
Member Forum Properti Muhammadiyah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *